Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
bertekad mulai memberikan kartu pintar pada 3.000 siswa miskin pada 10 
November 2012, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Setiap bulannya, mereka 
akan menerima Rp 240.000.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
Taufik Yudi Mulyanto menjelaskan, 3.000 kartu pintar itu akan diberikan 
langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Targetnya pun 
dikhususkan, yakni siswa miskin dari golongan ekonomi menengah ke bawah 
yang tinggal di permukiman kumuh. 

"Tempat dan lokasinya nanti 
kita sampaikan. Kemungkinan besar di permukiman kumuh, dan Pak Gubernur 
yang akan memberikan langsung," kata Taufik saat ditemui seusai 
menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama, Rabu (24/10/2012) di gedung Balaikota DKI Jakarta. 

Menurut
Taufik, uang Rp 240.000 per bulan dapat digunakan untuk menutupi 
kebutuhan personal tiap-tiap siswa, semisal ongkos ke sekolah, pembelian bukutulis dan cetak, dan seragam sekolah. 

Taufik
menjelaskan, pemberian kartu pintar sesuai dengan filosofi 
kelahirannya, yakni untuk optimalisasi pemberian layanan kepada warga 
DKI, khususnya yang berada di golongan ekonomi lemah. Dalam sektor 
pendidikan, kata dia, pembiayaan pendidikan terbagi dalam tiga hal, 
yaitu investasi, operasional, dan personal. 

Sejauh ini, 
pemerintah pusat telah memenuhi kebutuhan investasi dan operasional 
melalui program rehabilitasi sekolah dan penggelontoran dana bantuan 
operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP. Oleh karena itu, 
kartu pintar diluncurkan untuk menyiasati kesulitan warga miskin yang 
duduk di bangku pendidikan menengah (SMA/SMK) guna memangkas semua 
kesulitan yang berpotensi menjegal keinginan untuk bersekolah. 

"Ini
dicarikan solusi agar mereka dapat dan bisa sekolah tepat waktu, dan 
tak bolos dengan alasan tak punya ongkos. Kami tak ingin itu jadi 
mengganggu jam belajar, dan kami harus jamin semuanya mendapatkan 
pendidikan bermutu," harapnya.

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF